Geraknews.com//Kediri,Kamis 30/11/2023 Berawal dari kurangnya transparansi Pengelolaan Anggaran Hibah Koni Kabupaten Kediri memicu sorotan Aktivis Kediri Raya.
Anggaran yang cukup fantastik yang dikelola Koni Kabupaten Kediri, akan tetapi dirasa kurangnya perhatian atlet Cabang Olahraga beladiri dari Koni Kabupaten Kediri, memicu para aktivis kediri raya turun kejalan.
Terlihat massa gabungan dari (LSM Srikandi, Brantas,GMBI,GMPI, Lira, serta Gerak Indonesia,Bidik SIB) menggelar aksi di KONI Kabupaten Kediri.
Kedatangan Puluhan Massa tersebut bertujuan menuntut transparansi penggunaan anggaran yang dikelola Koni Kabupaten Kediri Rabu (29/11).
Massa sempat bersitegang dengan ketua Koni Kabupaten Kediri, dikarenakan massa aksi hanya ingin mendengar jawaban dari Ketua Koni Kabupaten Kediri, bukan kuasa hukumnya, ketegangan tersebut tak berlangsung lama, dilanjutkan audiensi ditemui Dedi Kurniawan selaku Ketua KONI didampingi konsultan hukumnya.
Dalam audensi, Basuki selaku perwakilan LSM menegaskan bahwa kehadirannya atas dugaan terjadinya penyelewengan anggaran.Dimana KONI selama ini bersumber dana dari APBD Kabupaten Kediri sehingga harus terbuka.
“Tuntutan kami hanya satu yakni keterbukaan publik terkait transparansi anggaran Di sini kami perwakilan dari masyarakat sudah mendapatkan jawaban yang konkret dari ketua KONI intinya siap transparan dan membuka diri terkait anggaran yang dipertanyakan,tegasnya.
Sementara itu Dedi Kurniawan Ketua KONI Kabupaten Kediri menerangkan jika kehadiran pendemo ini untuk justru untuk mengawal dan mengevaluasi kinerjanya.
Dia mengaku bahwa pihaknya sudah melakukan transparansi, dimana segala bentuk penyerapan anggaran melalui transfer.
“Kita sudah memulai dari internal kami untuk transparansi anggaran, reward reward keatlit transfer semua.
Kami berharap teman-teman LSM bisa mengawal kami, terkait prestasi dan penggunaan anggaran untuk agar semua cabor bisa dibina dan diberi fasilitas sesuai anggaran,” jelasnya.
Ditempat terpisah Indra Eka Januar Ketua Distrik Kediri Raya sangat menyayangkan sikap Ketua Koni Kabupaten Kediri yang terkesan berlebihan menghadapi teman teman Penggerak sosial, kenapa sampai melibatkan konsultan hukum.
Ingat, Koni Kabupaten Kediri berada dalam naungan Pemkab Kediri,secara otomatis kan ada bagian hukum dari Pemkab Kediri jadi menurut kami tak memerlukan Konsultan Hukum seperti Koni Kabupaten Kediri ada masalah saja.
Kami merasa janggal, anggaran untuk konsultan hukumnyq diambilkan dari mana? Dari kantong pribadi atau dari anggaran KONI Kabupaten Kediri.
Kalau dari kantong Pribadi sah sah saja, seharusnya kuasa tersebut mewakili urusan pribadinya, tapi ini urusan birokrasi, setiap penggunaan harus bisa dipertanggung jawabkan, ini uang rakyat lho jangan maen maen.
Koni Kabupaten Kediri Sumber anggarannya berasal dari APBD ataupun APBN bila memerlukan pendampingan ada kejaksaan dan kepolisian jelasnya.
Indra menambahkan Sebenarnya tuntutan kami simpel, Transparansi Penggunaan anggaran, Berikan Perhatian Kecabor Beladiri itu saja.
Karena kami rasa tanggapan Ketua Koni terlalu berlebihan Kami meminta Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri dan Mas Bupati Kediri untuk mengevaluasi Kinerja Koni Kabupaten Kediri dan mengaudit Penggunaan anggaran Koni Kabupaten Kediri ditahun 2022-2023 hal ini sudah kami sampaikan Kekejaksaan kediri tegasnya.
