Geraknews.com//Kediri,Sabtu 11/03/2023 Aksi massa digelar LSM Persatuan Pemuda Indonesia (PPI) dan LSM Gerak Indonesia menyoroti keberadaan hiburan malam (Minuman Keras) dan kepemilikan lahan tanah lapang di kawasan Simpang Lima Gumul (SLG).
Puluhan masa aksi datang dengan membawa 1 Truk sound system, Jumat (10/03), mendatangi Kantor Pemerintah Kabupaten Kediri dalam orasinya,perwakilan perwakilan Pengurus LSM menyoroti terkait tanah lapangan diarea SLG dan maraknya peredaran minuman Keras Kabupaten Kediri.
Sementara itu Imam, Ketua LSM Persatuan Pemuda Indonesia (PPI) sekaligus koordinator aksi menyampaikan. Bahwa aksi ini tidak mempermasalahkan kegiatan Pameran UMKM Jadul saat ini berlangsung.
“Yang kita pertanyakan kegiatan berada di dalam lapangan. Setelah kemarin kita investigasi ternyata itu kita anggap ilegal,kedua,diduga ada kepentingan sekelompok orang atau oknum menyusup ke acara Mas Bup.
Kita sudah sharing ke kapolres terkait ijin keramaian dan wahana ternyata diduga bodong. Ketiga, kami sebenarnya mau ngecek sendiri kepemilikan lahan dan apakah ada penyerapan anggaran untuk PAD,” ucap Imam meminta Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana menunjukkan ketegasan terkait pengawasan kegiatan usaha Ilegal.
Selang tak berapa lama Perwakilan aksi kemudian diterima Sukadi, Asisten Administrasi Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat mewakili Bupati Kediri, didampingi plt Kasatpol PP, Sunar Utomo dan Staf Ahli Bupati, M. Kaleb. Disampaikan Sukadi, bahwa Mas Bup telah memiliki program tersentral bagi Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan SLG.
“Mas Bup telah menyiapkan sentral bagi PKL berada di Barat Polsek Ngasem, saat ini mempersiapkan fasilitas pendukung. Bahwa disetiap forum, Bupati selalu menyampaikan ingin mensejahterakan warga di Kabupaten Kediri.
Bahkan kemarin saat Musrenbang beliau menegaskan angka kemiskinan masih di atas rata-rata ditetapkan Pemerintah Provinsi,” ucap Sukadi dihadapan perwakilan aksi.
Sukadi membenarkan bahwa di kawasan SLG, ada yang menjadi aset pemerintah daerah. “Ada beberapa aset yang memang miliknya pemerintah daerah dan ada aset yang bukan milik pemda.
Bila ada kegiatan di sana disusupi kegiatan tidak berijin, tolong Satpol PP ditindaklanjuti.
Terkait maraknya miras di kawasan SLG, dalam Ramadhan nanti terkait prostitusi dan karaoke untuk ditutup H-1 dan H+5.
Tolong saat operasi, ajak teman-teman media agar ada kontrol. Senin SKPD akan saya rapatkan di sini, nanti kami menyampaikan Rabu ke teman-teman,” jelasnya.
Jawaban Sukadi tersebut menjadi sorotan tersendiri dari LSM Gerak Indonesia.
Arif Fatikunnada selaku wakil Ketua DPD Jatim LSM Gerak Indonesia mengatakan dalam pertemuan tersebut Sukadi Mengatakan Terkait maraknya miras di kawasan SLG, dalam Ramadhan nanti terkait prostitusi dan karaoke untuk ditutup H-1 dan H+5.
Statemen/Jawaban dari Sukadi tersehut terkesan tidak ada ketegasan dari Pemkab Kediri untuk melindungi warganya dari bahaya minuman keras.
Kenapa hanya mendekati bulan puasa? Apakah setelah bulan puasa diperbolehkan seakan tiada ketegasan dari Pemkab Kediri.
Seharusnya ada perbup yang mengatur minuman keras, jangan sampai Pemkab Kediri terkesan lepas tangan, Pemkab harus tegas.
Disinggung terkait rencana Aksi Damai diPolres Kediri dan Pemkab Kediri, arif menegaskan kami menunggu hasil pertemuan rabu mendatang, kalau tidak ada komitmen dari Polres Kediri dan Pemkab Kediri untuk memberantas minuman keras dikabupaten Kediri, ya aksi damai pasti kami gelar menjelang bulan puasa dan kami pastikan Aksi damai kami gelar tiap minggu.
Kita sering membaca diberbagai media, adanya Operasi Gabungan akan tetapi tak menemukan hasil, apakah kegiatan tersebut hanya pencitraan saja, ingat untuk kegiatan tersebut menggunakan anggaran yang tidak kecil lho.
Dan Instruksi Kapolri Kepada seluruh Jajarannya untuk menindak tegas segala bentuk pelanggaran,ini juga sebagai bentuk dukungan kepada Kapolri agar jajarannya bertindak sesuai instruksi Kapolri tegas arif.
