KEDIRI,GERAKNEWS.COM. INFO BARU Proyek yang terbengkalai di blabak kec kota kediri yang sempat menjadi pemberitaan media geraknews.com,serta menyita perhatian lsm gerak indonesia.untuk menanyakan terkait mangkraknya gedung tersebut,dari informasi di sebutkan bahwa gedung tersebut akan di pergunakan untuk gedung pkk dan paud.
Dari hasil penelusuran team gerak indonesia di lokasi mengarah kepada dinas pupr kota kediri sebagai pelaksana proyek tersebut,untuk hal tersebut lsm gerak indonesia mengadakan audiensi,untuk menanyakan terkait mangkraknya proyek di kelurahan blabak kota kediri itu.
Senin 11-04-2022 di temui di ruang kerjanya dinas PUPR kota Kediri endang kartika sari ,beserta seksi pembangunan,menyampaikan bahwa”memang terkait proyek tersebut dinas PUPR yang menangani dan menggunakan anggaran taun 2019,proyek tersebut dulunya di tangani oleh PPK bagianto yg sekarang sudah purna.lebih lanjut di tanya mengenai anggaranya seksi pembangunan menjelaskan bahwa”penganggaranya 1,3 m dan proyek sendiri di tangani oleh cv sarana mitra pratama dari Blitar.di tanya keterkaitan mangkraknya endang kartika sari mengatakan bahwa”ada terjadi wanprestasi sehingga pembangunanya tidak terselesaikan,taun 2020 dan 2021 anggaran yg akan kita buat untuk meneruskan proyek tersebut di buat untuk penanganan covid 19 terlebih dahulu sehingga sampai sekarang belum terselesaikan,progres proyek tersebut sudah sampai 78%,sehingga cv tersebut sudah di bayar 1,17 m.
Lebih lanjut endang kartika sari menjelaskan bahwa “proyek tersebut mengenai kekuatan bangunan sendiri karna sudah lama terbengkalai pihak PUPR sudah bekerja sama dengan ITS Surabaya untuk melihat kelayakan bangunan,sehingga untuk penerusan pembangunanya nanti kita anggarkan hanya 402 juta,itupun juga hasil dari kordinasi dengan pihak ITS,tentunya dengan melihat kondisi bangunan yg sudah terselesaikan.
Sementara itu M Rifa’i Pimpinan Daerah Daerah jawa timur gerak indonesia mengatakan, kami akan meminta DPRD Kota Kediri Untuk Menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) Terkait Pembangunan Gedung PKK tersebut.
Jawaban Jawaban dari Dinas PUPR menurut kami kurang Spesifik, karena terkesan PUPR cuci tangan terkait Pembangunan Gedung PKK tersebut.
Harus ada yang bertanggung jawab mangkraknya pembangunan Gedung tersebut, ini memakai uang rakyat, jangan sampai menghambur hamburkan uang rakyat akan tetapi tak bisa dipergunakan ucap rifai
