Kediri geraknews.com Gabungan lembaga swadaya masyarakat (LSM NKRI,LSM PPI, LSM GERAK) menggelar Aksi demo di depan kantor Kejaksaan Kabupaten Kediri, dengan tuntutan usut tuntas dugaan korupsi yayasan dan manajemen SMK CB Pare Kediri, Selasa, (8/2/2022).
Refi Pandega yang akrab disapa Penthol dalam orasinya menyerukan beberapa tuntutan antara lain agar Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri segera mengusut tuntas dugaan korupsi di SMK CBdengan dalih untuk pembangunan gedung lantai 2 Di SMKCB Pare.
Serta mengusut anggaran dana BOS di SMK CB PARE dengan modus pembelian barang dan jasa yang diduga markup anggaran,
Dan segera memeriksa anggaran Pengelolaan BPOPP yang diduga RKAS Ganda, dugaan pemotongan anggaran gaji guru
Diindikasi dari hasil penyelewengan anggaran tersebut untuk setoran pengusaha dan
Kami berharap Kejaksaan segera turun tangan dalam memanggil dan memeriksa seluruh pengurus Yayasan CB, serta segera memanggil Kepala Sekolah, Bendahara Sekolah, Bendahara BOS, Bendahara BPOPP, dan Ketua Tata Usaha.
Usai orasi Refi Pandega mengungkapkan pada awak media bahwa banyaknya markup anggaran gedung, anggaran bos dan anggaran untuk guru.
Hamsi (52) salah satu guru yang sudah mengabdi sejak tahun 2007 dan diberhentikan dengan tidak hormat pada 10 April 2021, yang menurutnya hanya satu satunya ladang penghasilannya di sekolah akan tetapi pihak sekolah memberhentikan dengan tidak hormat, “Kalau diberhentikan dengan hormat kenapa harus dikeluarkan, salahnya dimana,” kesalnya.
Sementara Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri, Dedy Agus Oktavianto dalam tanggapannya di halaman kantornya mengungkapkan bahwa pihak Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri tetap melakukan telaah dari tuntutan para pendemo.
“Kalau memang nanti ternyata ada indikasi tindak pidana korupsi ya pasti kita tangani,” terangnya.
Dikatakan Kasipidsus Kejaksaan Kabupaten Kediri, bahwa dari berkas laporan yang masuk disebutkan terkait pemecatan guru, terkait spesifikasi bangunan, dan tetap pihaknya masih menelaah dari berkas laporan yang masuk dengan memvalidkannya terlebih dahulu dengan menghubungi pihak pihak yang dilaporkan akan nilai kebenarannya, dan dalam telaah menurutnya perlu waktu antara satu sampai dua minggu.
Usai melakukan aksi damai, selanjutnya mereka meluncur ke SMK Canda Bhirawa Pare Kediri untuk melakukan hal sama
