GERAKNEWS.COM // BENER MERIAH,ACEH
Ratusan masyarakat Simpur kecamatan Mesidah kabupaten Bener meriah kemarin Selasa 9 Mei 2023,mendatangi tempat pengerjaan waduk kuerotoe yang sedang di laksanakan pengerjaannya.
Masyarakat Simpur berharap Kepada pemerintah daerah maupun pemerintah Pusat,khusus nya Bapak presiden H.joko Widodo ,untuk Bisa menyelesai kan permasalahan yang terjadi di Bendungan waduk kuerutoe Aceh,
Pasal nya Banyak tanah lahan garapan masyarakat yang sampai hari ini Belum ada pembayaran ganti rugi lahan mereka sama sekali.
Malah perusahaan yang melakukan pekerjaan rekonstruksi waduk tersebut ,Terus melakukan perusakan dan pengambilan material di lahan tanpa izin dari masyarakat penggarap.
Menurut keterangan dari masyarakat Simpur saat di konfirmasi media geraknews.com menyebutkan
“Hari ini masyarakat desa Simpur Berorasi di lahan mereka dan meminta agar alat alat Berat yang berada di lokasi kampung Simpur untuk keluar dari tanah mereka dan jangan pernah lagi mengambil Material dari lahan mereka sebelum pihak BWS 1 mengganti rugi Tanah kami”ujarnya
Masyarakat sangat kecewa dengan pemerintah Aceh dan pemerintah pusat yang mengabaikan kepentingan masyarakat kampung Simpur yg sudah lama tanpa ada kejelasan pembayaran ganti rugi lahan mereka, malah di lokasi waduk jelas jelas ada permainan pihak pihak yang mementingkan kepentingan kelompok.
Menurut keterangan dari masyarakat yang enggan di sebutkan namanya menyebutkan bahwa,”masyarakat bukan menghalang halangi pekerjaan proyek strategis nasional,tapi masyarakat Simpur berharap agar pihak pemerintah menyelesaikan hak dan kewajiban ganti rugi tanah lahan garapan yang setiap tahunnya telah membayar pajak , ucapnya
Menurut keterangan masyarakat pihak keamanan dan pihak perusahan mendatangi lokasi orasi tersebut,dan mereka meminta masyarakat untuk di mediasi dengan Pihak PT ABIPRAYA Dan PT yang bergabung bersama mereka, dan ada perwakilan BWS 1 propinsi di kantor waduk.
Namun Setelah di kantor waduk,ternyata yang di katakan hanya kebohongan belaka bahkan mengumbar fitnah dengan mengatakan warga penggarap melakukan anarkis, padahal warga penggarap hanya mempertahankan hak tanah lahan yang selama ini mereka kerjakan,dan pemerintah tidak memiliki itikad baik untuk mengganti rugi lahan tersebut.
hingga berita ini di muat pihak pihak terkait tidak bisa di konfirmasi karena keterbatasan komunikasi.
