GERAKNEWS.COM // LAMONGAN
LSM Ilham nusantara terus melakukan perlawanan sebagai bentuk protes atas perampasan yang di lakukan oleh pihak PT BFi Lamongan ,yang melibatkan pihak ketiga, nampaknya tidak patah semangat,mereka bersama jajarannya kompak untuk tetap maju melakukan perlawanan, sampai hak debitur di kembalikan dan Mengganti kerugian yang di alami pihak debitur, nampaknya pihak PT BFi masih bernegosiasi penyerahan unit kepada pihak debitur sesuai tuntutan atas tuntutan yang di lakukan menurut pihaknya sudah memenuhi standar aturan, dengan adanya peristiwa ini ,
LSM Ilham nusantara terus melakukan upaya untuk mengingatkan bahwa apa yang di lakukan PT BFi Lamongan itu salah, dan melanggar aturan yang ada, menurut Charif Anam selaku ketua umum DPP LSM Ilham nusantara, kita tidak akan pernah bosan melakukan demontrasi kalau PT BFi Lamongan masih bersikuku melakukan pembenaran, negara kita negara hukum, kita akan buktikan bahwa apa yang di lakukan PT BFi jelas salah dan melanggar aturan, apalagi ada pengakuan pemalsuaan tanda tangan dibitur yang telah di tandatangani oleh pihak PT BFi saat di gelar audensi terbuka di depan umum saat demontrasi ke dua,itu salah satu bukti bawah apa yang di lakukan PT BFi Lamongan itu salah,
Atas kejadian itu ketua umum DPP LSM Ilham nusantara berkirim surat ke otoritas jasa keuangan (OJK) dan juga pihak pihak terkait, Gerakan aksi demontrasi LSM Ilham nusantara jilid tiga di depan kantor PT BFI Lamongan Mendapat dukungan moral dari ketua aliansi LSM Lamongan bersatu Miftah Zaini SPD. LSM Ilham nusantara juga megirim surat ke DPRD kabupaten Lamongan ,
Charif Anam juga berharap dengan adanya aksi perlawanan ini, pemerintah daerah atau kabupaten kota, agar segera membentuk badan perlindungan konsumen (BPK ) untuk menjadi wadah atau tempat pengaduan para dibitur atau konsumen yang mereka butuh perlindungan,agar masyarakat ( rakyat) mendapat perlakuaan yang seadil adilnya, agar tidak ada lagi perampasan2 di jalan,
Senada apa yang di sampaikan ketua aliansi LSM Lamongan bersatu ( alam bersatu) yang juga merupakan ketua umum DPP LSM jerat, apa pun alasannya tindakan pelaku jasa keuangan yang menyuruh pihak ketiga dan melakukan perampasan perampasan di jalan adalah tidakan yang tidak di benarkan dalam peraturan perundang undangan, seperti dalam peraturan otoritas jasa keuangan no :1( p OJK.07 ) 2013, BAB: 1, pasal :29 ,ayat: 1,Jo pasal:30,ayat:3,Jo, pasal: 31,ayat 1 dan 2 ,huruf a dan b, di dalam pasal pasal ini jelas penekanannya, seperti pada pasal 31, ayat satu dan dua, bawah di situ di sebutkan pada ayat 1, pelaku usaha jasa keuangan di larang dengan cara apapun, memberikan data/ atau informasi mengenai konsumennya kepada pihak ke tiga,
Ayat 2: larangan sebagaimana maksud pada ayat satu di kecualikan dalam hal: huruf a. Konsumen memberikan persetujuan tertulis dan/ atau
b. Di wajibkan oleh peraturan perundang undangan,tutur Miftah Zaini spd.
Sementara ketua DPC LSM ILHAM Nusantara yang akrap di sapa Mbak Indah juga mengingatkan kepada peserta aksi demo agar tetap menjaga protokol kesehatan,dan jangan ada yang anarkis, .dalam orasinya pagi Tadi kamis 24.11.2022 Mbak Indah menyebutkan terkait tuntutan demonstran yg pertama sdh di ikuti /dituruti oleh BFI FINANCE yaitu untuk meminta salinan perjanjian notaris antara debitur dan kreditur dan selanjutnya tuntutan kedua bahwa mengembalikan satu unit mobil ertiga dengan nego di angka 25 juta dan memberikan waktu jawaban dua hari termasuk jumat dan sabtu ,ketika di hari sabtu tdk ada konfirmasi maka akan kami lakukan demo yg lebih besar dan menduduki kantor BFI FINANCE sampai permintaan kita dipenuhi karna apa yg dilakukan oleh pihak BFI FINANCE sudah merugikan konsumen charif anam dlm segala hal baik material atau on matrial…dan tidak melalui SOP yg ada..
