Geraknews.com//Kediri,Jum’at 10/03/2023 Aksi massa digelar LSM Persatuan Pemuda Indonesia (PPI) dan LSM Gerak Indonesia menyoroti keberadaan hiburan malam dan kepemilikan lahan tanah lapang di kawasan Simpang Lima Gumul (SLG).
Puluhan masa aksi datang dengan membawa sound system, Jumat (10/03), mendatangi Kantor Pemerintah Kabupaten Kediri. Dalam orasinya, meminta Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana menunjukkan ketegasan terkait pengawasan segala bentuk kegiatan di Kabupaten Kediri.
“Hari ini saya sebenarnya bosan ngomong SLG. Kemarin kita dikirimi surat resmi dari oknum tapi ternyata dia yang mem-back up di situ.
Kami masyarakat Kediri yang kita dengar CBD, namun faktanya belum sesuai yang diharapkan, Kita ingin tahu milik siapa lahan itu,aya ingin jawaban pasti, saya mohon kepada Mas Bup (Bupati, red),” ucap Siti Isminah, salah satu peserta aksi saat orasi.
Sementara itu Imam, Ketua LSM Persatuan Pemuda Indonesia (PPI) sekaligus koordinator aksi menyampaikan. Bahwa aksi ini tidak mempermasalahkan kegiatan Pameran UMKM Jadul saat ini berlangsung ataupun pedagang kaki lima “Yang kita pertanyakan kegiatan berada di dalam lapangan. Setelah kemarin kita investigasi ternyata itu kita anggap ilegal,kedua,diduga ada kepentingan sekelompok orang atau oknum menyusup ke acara Mas Bup.
Dan Kita sudah sharing ke kapolres terkait ijin keramaian dan wahana ternyata diduga bodong. Ketiga, kami sebenarnya mau ngecek sendiri kepemilikan lahan dan apakah ada penyerapan anggaran untuk PAD,” teriak Imam.
Selang tak seberapa lama Perwakilan aksi kemudian diterima Sukadi, Asisten Administrasi Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat mewakili Bupati Kediri, didampingi plt Kasatpol PP, Sunar Utomo dan Staf Ahli Bupati, M. Kaleb. Disampaikan Sukadi, bahwa Mas Bup telah memiliki program tersentral bagi Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan SLG.
“Mas Bup telah menyiapkan sentral bagi PKL berada di Barat Polsek Ngasem, saat ini mempersiapkan fasilitas pendukung. Bahwa disetiap forum, Bupati selalu menyampaikan ingin mensejahterakan warga di Kabupaten Kediri. Bahkan kemarin saat Musrenbang belu menegaskan angka kemiskinan masih di atas rata-rata ditetapkan Pemerintah Provinsi,” ucap Sukadi dihadapan perwakilan aksi.
Sukadi membenarkan bahwa di kawasan SLG, ada yang menjadi aset pemerintah daerah. “Ada beberapa aset yang memang miliknya pemerintah daerah dan ada aset yang bukan milik pemda.
Bila ada kegiatan di sana disusupi kegiatan tidak berijin, tolong Satpol PP ditindaklanjuti.
Terkait maraknya miras di kawasan SLG, dalam Ramadhan nanti terkait prostitusi dan karaoke untuk ditutup H-1 dan H+5.
Tolong saat operasi, ajak teman-teman media agar ada kontrol. Senin SKPD akan saya rapatkan di sini, nanti kami menyampaikan Rabu ke teman-teman,” jelasnya.
Sorotan sendiri dari LSM Gerak Indonesia terkait Peredaran Minuman Keras Dikabupaten Kediri.
Arif Fatikunnada dalam pertemuan tersebut Mengatakan kami berharap ada ketegasan dari Penegak Perda dan Penegak Hukum terkait peredaran Minuman keras dikabupaten Kediri.
Oprasi Pekat Jangan hanya menjelang bulan Puasa saja, jangan sampai setelah bulan puasa minuman keras bebas dikediri, kami belum puas jawaban dari bapak bapak yang terhormat.
Kami akan menggelar Aksi yang lebih besar apabila tidak ada tindakan tegas terkait peredaran minuman keras di Kabupaten Kediri tegas arif.
